Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimur.Com
+Gabung
KUPANG, NarasiTimur.com– Anggota DPRD NTT, Winston Rondo menyoroti Menjelang Natal 2025, kekhawatiran buruh di NTT terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Menjelang Natal 2025.
Winston Rondo, menekankan bahwa meski UMP saat ini telah naik menjadi Rp2.328.969, realitas di lapangan masih jauh dari kata ideal.
Winston Rondo mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Tenaga Kerja untuk segera mengambil langkah strategis, menyoroti fakta bahwa sekitar 30% perusahaan kecil masih belum mematuhi aturan UMP.
Kesenjangan UMP dan Beban Hidup
Menurut Rondo, kenaikan UMP sebesar 6,5% tidak terasa dampaknya bagi sekitar 1,5 juta pekerja formal di NTT karena lemahnya penegakan hukum. Ia mencatat bahwa di sektor UMKM, pertanian, dan usaha kecil—terutama di Flores Timur dan Sumba—upah masih di bawah standar.
“Aturan sudah jelas, UMP sudah ditetapkan. Tapi kenyataannya, banyak buruh yang gajinya di bawah standar. Ini diperparah dengan kenaikan biaya hidup sebesar 7% tahun ini. Jika UMP saja lemah, bagaimana kita bisa memastikan THR memberikan dampak berarti?” Ungkap Ketua DPD Demokrat Kabupaten Kupang.
Winston Rondo mengkritik keras lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur ancaman denda hingga Rp400 juta atau hukuman penjara 1–4 tahun bagi pelanggar.
Terkait THR Natal 2025, Rondo khawatir siklus “UMP lemah – THR lemah” akan terulang. Pasalnya tahun lalu, Disnaker NTT mencatat 20% pengaduan terkait THR.
“THR adalah hak wajib sebesar 1 bulan gaji yang harus cair paling lambat 23 Desember 2025. Jika perusahaan membayar gaji pokok di bawah UMP, otomatis nilai THR juga rendah. Buruh yang seharusnya merayakan Natal dengan sejahtera, justru makin tertekan,” tegasnya.
Tiru Provinsi Lain
Winston Rondo menawarkan beberapa solusi konkret yang harus didorong oleh DPRD NTT, mengacu pada keberhasilan provinsi lain:
