Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimur.Com
+Gabung
Rondo mendesak pengalokasian sekitar Rp5 miliar dari APBD untuk membentuk Tim Lintas Institusi Penegakan UMP–THR yang melibatkan Disnaker, Polisi, dan Kejaksaan juga mencontoh model yang berhasil meningkatkan kepatuhan hingga 80% di Jawa Timur.
DPRD melalui Komisi 5 menurut dia harus mendorong lahirnya Pergub Penegakan UMP-THR yang berisi sanksi jelas, terutama bagi perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.
Selain penegakan, DPRD perlu mengawal anggaran untuk mendukung UMKM agar mereka mampu memenuhi standar upah, bahkan mempertimbangkan opsi penangguhan bagi yang tidak mampu seperti di Sumatera Utara.
Winston Rondo menegaskan bahwa DPRD, mengacu pada UU 23/2014, memiliki peran krusial dalam Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
“Kami akan memperkuat sidak ke berbagai kabupaten dan menjadi jembatan langsung bagi 1,5 juta pekerja NTT. UMP dan THR bukan sekadar aturan, tetapi martabat pekerja. Kami berkomitmen mewujudkan Natal 2025 yang adil dan sejahtera bagi semua buruh,” pungkas Winston Rondo.(bos)
