Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp NarasiTimur.Com
+Gabung
KUPANG, NarasiTimur.com– Dalam refleksi pengawasan periode 2021–2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT mencatat telah menangani sebanyak 1.278 laporan masyarakat.
Data ribuan laporan ini menjadi rapor merah bagi sejumlah sektor pelayanan yang dinilai belum optimal.
Hal ini terungkap dalam kegiatan daring “Refleksi 2021–2025 dan Proyeksi 2026” yang menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dan jajaran perwakilan dari lima provinsi, Rabu 7 Januari 2026.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Philipus Max Jemadu, mengungkapkan bahwa tren peningkatan laporan secara konsisten selama lima tahun terakhir merupakan gambaran dua sisi mata uang.
“Peningkatan laporan tidak hanya menunjukkan kesadaran masyarakat atas hak mereka, tetapi juga menjadi sinyal bahwa perbaikan sistem pelayanan belum sepenuhnya berjalan optimal,” ujar Max.
Dari total 1.278 laporan yang masuk, Ombudsman memetakan pola permasalahan yang masih menjadi beban bagi warga NTT, terutama di wilayah Kota Kupang yang masih mendominasi sebaran laporan.
Agraria dan Kepolisian Paling Banyak Diadukan
Berdasarkan data substansi laporan selama periode 2021–2025, Ombudsman NTT mencatat sektor-sektor yang paling sering dikeluhkan masyarakat.
Di urutan pertama Urusan Agraria (Pertanahan) lalu menyusul, instansi Kepolisian, Kepegawaian, hingga sektor berulang seperti perhubungan, infrastruktur, serta layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
Menariknya, Ombudsman mendapati maladministrasi yang paling sering ditemukan bukan sekadar soal pungutan liar, melainkan tidak memberikan pelayanan dan penyelesaian pelayanan yang berlarut-larut.
Proyeksi 2026: Sasar Masalah Sistematis Layanan Dasar
Berangkat dari basis data laporan tersebut, Ombudsman NTT telah memetakan 4 fokus pengawasan untuk tahun 2026 agar persoalan serupa tidak terus berulang
